Laptop Pribadi, Paket Data Pribadi, dan Tuntutan Pelayanan Publik Prima.

Pembahasan

Pembahasan

Cerita seorang ASN kementerian yang viral belakangan ini menggambarkan kesenjangan antara stereotip dan realita: dengan gaji dan tunjangan sekitar Rp8 juta, ongkos transportasi pulang-pergi kantor via ojol dan KRL saja bisa menghabiskan sekitar Rp2 juta per bulan, belum lagi laptop kerja dan kuota internet yang kerap memakai sumber daya pribadi fenomena yang dalam kajian ketenagakerjaan disebut bring your own device (BYOD), yang berpotensi menimbulkan masalah keadilan distributif kalau tidak diimbangi kompensasi yang layak dari organisasi (Lam et al., 2024). Beban ini makin terasa sejak kebijakan efisiensi anggaran negara diberlakukan, di mana banyak ASN bahkan harus patungan membeli galon air minum kantor dan sebagian besar perjalanan dinas luar kota dialihkan ke rapat via Zoom (Kompas.com, 2025a).

Alih-alih meringankan beban kerja, pengalihan ke rapat daring justru menambah jam layar untuk pendampingan daerah dan review usulan yang berlarut-larut, ditambah permintaan dadakan dari pejabat di luar jam kerja yang menuntut ASN selalu siap siaga—pola always-on culture yang secara global sudah terbukti berkontribusi pada burnout dan jam kerja tak berbayar (Josserand & Boersma, 2024). Padahal, produktivitas kerja birokrasi memang sulit diukur hanya dari apakah terlihat duduk di kantor atau tidak, karena banyak output kerja administratif yang sifatnya tidak langsung tampak di permukaan (Pambudi, 2025). Tentu ini tidak berarti menampik adanya ASN yang benar-benar kurang produktif dan perlu dievaluasi, tetapi menjadikan satu contoh buruk sebagai representasi seluruh ASN adalah bentuk generalisasi tergesa-gesa yang sering terjadi di ruang digital (Forestal, 2024). Kalau mau membandingkan beban ASN yang "dibiayai negara" secara adil, perbandingan yang lebih apple-to-apple justru dengan anggota DPR yang take home pay-nya tercatat sebesar Rp65.595.730 per bulan per September 2025, jauh di atas rata-rata gaji ASN pelaksana di kementerian (Kompas.com, 2025b).

Saran Untuk Instansi

penting menyediakan kompensasi yang adil untuk pemakaian perangkat dan kuota pribadi pegawai yang dipakai untuk kerja, sesuai prinsip keadilan distributif dalam kebijakan BYOD (Lam et al., 2024), sekaligus menetapkan batasan jam kerja yang jelas agar permintaan dadakan pejabat di luar jam kantor tidak menjadi kebiasaan yang merugikan kesejahteraan pegawai (Josserand & Boersma, 2024); instansi juga perlu membangun sistem evaluasi kinerja yang tidak semata mengukur kehadiran fisik, melainkan mempertimbangkan output kerja administratif yang sifatnya tidak selalu terlihat langsung (Pambudi, 2025).