Mendorong Kebijakan Flexi Time ’lebih fleksibel’ di Kementerian/ Lembaga di Jakarta & Kota Besar Menuju Birokrasi Ramah Ibu

Masalah: Kenapa Isu Ini Penting

Jumlah ASN kita didominasi perempuan. Berdasarkan statistik 2025, dari sekitar 6,5 juta ASN di Indonesia, 54 persen atau kurang lebih 3,59 juta orang adalah perempuan (RRI, 2026).

• Fakta kedua: pagi hari di Jakarta itu berat. Pada 2025 Jakarta melonjak ke peringkat 24 kota termacet dunia, dari posisi 90 pada 2024, dengan tingkat kemacetan rata-rata 59,8 persen (Sabandar, 2026).

• Fakta ketiga: payung hukumnya sudah ada melalui Perpres 21/2023, karena ASN boleh menjalankan tugas kedinasan secara fleksibel, baik dari sisi lokasi maupun waktu bahkan tidak membatasi jam paling telat hadir (Sekretariat Negara, 2023).

Pertanyaannya: Kalau pintunya sudah dibuka oleh regulasi, mengapa fleksibilitas waktu belum terasa dalam keseharian ASN ibu?

Pembahasan: Kenapa ASN Ibu Butuh Flexible Working Arrangement (FWA)?

Bukan karena manja, tapi ada beban kerja yang tidak seimbang.

Perempuan rata-rata bekerja 11,6 jam/hari, dibanding laki-laki 9,2 jam/hari (Kompas.id, 2026). Hal itu antara lain karena:

1.Kerja Domestik masih timpang

Perempuan menghabiskan 2,8 kali lebih banyak waktu untuk pekerjaan domestik & pengasuhan yang tidak dibayar (anak dan keluarga). Sementara laki-laki menghabiskan 1,5 kali lebih banyak waktu untuk kerja berbayar (Konde.co, 2026). Survei ILO 2023 mencatat 79,3 persen responden perempuan menanggung beban ganda (ILO, 2026).

2.Beban Tak Terlihat

Ibu punya mental load untuk mengingat, merencanakan, menjadwalkan, dan memastikan semua urusan rumah tangga berjalan. Bahkan di pagi hari, biasanya seorang ibu sudah sibuk menyiapkan sarapan, menyiapkan kelengkapan sekolah anak, mengantar anak ke sekolah atau ke daycare. “Bangun paling pagi, tidur paling malam”.

Jadi, FWA bukan “privilege” untuk ibu. FWA memberi ruang untuk mengelola dua tanggung jawab yang sama-sama penting: pekerjaan dan keluarga.

Pembahasan: ASN Ibu Komuter dari Bodetabek sampai Purwakarta

Banyak ASN Kementerian/Lembaga yang berkantor di Jakarta tinggal di daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor, bahkan ada yang dari Karawang dan Purwakarta.

Pengguna transportasi KRL tujuan jakarta mencapai 2,70 juta perharinya (BPS, 2024, dalam DataIndonesia.id, 2024). Waktu tempuhnya mencapai 1,5–2 jam sekali jalan, dan sekitar 40 persen harus menempuh jarak 20 km atau lebih (BPS, 2023, dalam Kompas.id, 2025).

Bayangkan rutinitas seorang ASN ibu:

Menyiapkan sarapan dan persiapan anak —> antar anak ke sekolah/daycare → 2 jam perjalanan → masuk kantor → pulang → jemput anak → perjalanan lagi.

Dengan beban kerja dan perjalanan seperti itu, hampir mustahil tiba sebelum pukul 09.00 tanpa berangkat “gelap“.

Pertanyaannya:

Apakah sistem kerja kita sudah cukup adaptif terhadap realitas ASN ibu komuter?

Pembahasan: Riset Global Bilang, "Kapan" Lebih Penting daripada "Di Mana"

Studi menunjukkan bahwa setelah punya anak, fleksibilitas jam kerja jauh lebih berperan dalam keputusan ibu untuk tetap bekerja penuh waktu dibanding fleksibilitas lokasi (Ewen, 2026).

Setelah punya anak, fleksibilitas bekerja dapat membantu ibu tetap bekerja tanpa harus kehilangan sebagian besar pendapatannya. Dampaknya paling terasa bagi ibu yang komuter lintas kota. (Basso et al., 2026)

Tidak semua ibu butuh bekerja dari rumah. Kadang, yang dibutuhkan hanya kesempatan masuk kantor sedikit lebih pagi atau lebih siang tanpa harus memilih antara pekerjaan dan keluarga.

Flexibility is not just WHERE we work, but WHEN we work.

Best Practice Design Kebijakan FWA bagi ASN di Negara Lain

1.Singapura

Pegawai dapat mulai bekerja lebih awal atau lebih lambat dari jam normal, kemudian menyesuaikan jam pulangnya. Modelnya :

Masuk lebih pagi → pulang lebih pagi

Masuk lebih siang → pulang lebih siang

Jadi tidak ada pengurangan jam kerja dan tidak harus WFH

2.New Zealand

Jam mulai dan selesai kerja bisa fleksible di kantornya. Berdasarkan data 2021, sebesar 62% ASN nya menggunakan mekanisme ini. Alasan kebijakan ini salah satunya untuk membantu dalam tanggungjawab pengurusan anak.

3.Australia

ASN bisa mengajukan FWA yang mencakup kapan, dimana, dan bagaimana pekerjaannya diselesaikan (tidak harus full time di kantor). Fokusnya adalah kepada outcome, dibandingkan jumlah waktu yang digunakan. Namun kebijakan ini juga harus didorong oleh pimpinan dan perencanaan yang baik agar tata kelola pekerjaan tetap berjalan.

Konteks Indonesia: Aturannya Sudah Siap, Eksekusinya yang Ditunggu

Secara regulasi, pimpinan instansi berwenang menentukan pegawai yang bisa bekerja fleksibel dari sisi lokasi dan/atau waktu (Sekretariat Negara, 2023). Dalam skema kerja fleksibel yang berlaku, akumulasi jam kerja wajib tetap 37,5 jam per minggu sesuai Perpres 21/2023. Lewat Permen PANRB 4/2025, dijelaskan bahwa FWA dapat berupa fleksibilitas lokasi maupun waktu, dengan implementasi disesuaikan kesiapan dan kebutuhan organisasi.

Di lapangan, banyak Kementerian/Lembaga di Jakarta hanya memberi flexi time jam masuk sampai pukul 09.00, dan kedatangan setelah itu dihitung terlambat sehingga tunjangan kinerja (tukin) dipotong. Keterlambat masuk kerja dapat dikenai pemangkasan tunjangan mulai 1% hingga 2,5% per hari (CNBC Indonesia, 2022). Artinya, niat fleksibel di atas kertas bisa berubah jadi "denda tukin" pada realita di lapangan.

Kenapa Belum Berjalan Maksimal?

1. Boleh ≠ Berani

Secara aturan boleh. Tapi workload, takut merepotkan tim, sampai khawatir karier ikut terdampak membuat pegawai ragu menggunakan haknya. Punya hak, tapi takut pakai. 🥲

2.Izin tergantung atasan

Kalau fleksibilitas hanya diberikan oleh atasan yang “baik hati”, berarti FWA belum menjadi sistem. Bukan privilege. Bukan bonus. Tapi mekanisme kerja.

3.Kekhawatiran layanan publik terganggu

Tidak semua pekerjaan bisa fleksibel dengan cara yang sama. ASN di area Frontline, Keamanan, Pengajaran, Kesehatan, Tetap butuh kehadiran fisik. Tapi fleksibel bukan berarti bebas.

Yang penting adalah adanya jaminan bahwa layanan/pekerjaan tetap tersedia dan tidak terganggu meskipun sebagian pegawai menggunakan FWA

4.Budaya kerja masih mengukur “hadir” bukan “hasil”

Data LiveCareer menunjukkan 93 persen ibu bekerja pernah dikritik karena pulang lebih awal atau izin demi kebutuhan anak (HRM Outlook, 2026).

Saran Untuk Instansi

Pertimbangkan untuk perpanjang batas flexi time jam masuk untuk ASN ibu dari pukul 09.00 menjadi pukul 10.00, dengan prioritas bagi ASN ibu yang berdomisili di daerah penyangga dan punya anak usia dini atau usia sekolah dasar.

• Pertama, wajib ada persetujuan tertulis atasan langsung/pimpinan yang tercatat di sistem presensi. Ini sejalan dengan kewenangan PPK atau pimpinan instansi untuk menetapkan pegawai yang dapat bekerja fleksibel secara waktu (Sekretariat Negara, 2023).

• Kedua, tukin tidak dipotong selama pegawai masuk dalam jendela yang disetujui dan memenuhi total 37,5 jam kerja per minggu

• Ketiga, Inspektorat mengawasi lewat audit berkala atas data presensi elektronik dan capaian kinerja. Ini selaras dengan kewajiban PPK atau pimpinan instansi untuk mengevaluasi kerja fleksibel secara berkala (KPPOD, 2026). Kalau terjadi penyalahgunaan, izin flexi dicabut dan aturan potongan tukin normal berlaku lagi.

• Pimpinan juga perlu memberi teladan, karena karyawan yang merasa didukung manajemen lebih mungkin memakai hak fleksibilitasnya dan bertahan (Ewen, 2026).

• Perluas juga kapasitas daycare di lingkungan kantor (Suku Dinas Kominfotik Jakarta Pusat, 2025), dan buka skema serupa untuk ASN ayah, karena ibu setelah melahirkan yang pasangannya punya akses kerja fleksibel mengalami risiko penurunan pendapatan yang lebih rendah (Basso et al., 2026). Ayah Siaga, Ibu Bahagia, Pendapatan Terjaga

Saran Untuk Individu (Ibu ASN)

Ajukan flexi time secara resmi ke atasan langsung, lengkap dengan rencana kerja dan target harian yang terukur. Perlakukan flexi sebagai kontrak kinerja, bukan "telat yang dimaklumi", karena fleksibilitas harus sejalan dengan target, dengan fokus pada output dan outcome (Kompas.com, 2026). Pastikan presensi masuk dan pulang tercatat rapi agar lolos audit Inspektorat. Manfaatkan transportasi umum untuk menghemat tenaga dan biaya perjalanan dari daerah penyangga dan yang terpenting masuk jam 10 berarti pulang lebih sore, bukan kerja lebih sedikit.

Kesimpulan

FWA untuk ASN ibu bukan soal memanjakan, tapi soal mengatur ulang ritme kerja supaya adil dan produktif. Dasar hukumnya sudah tersedia melalui Perpres 21/2023 dan Permenpan 4/2025 (Sekretariat Negara, 2023). Realitas komuter juga tidak bisa diabaikan, karena perjalanan dari daerah penyangga ke Jakarta rata-rata memakan 1,5–2 jam sekali jalan (BPS, 2023, dalam Kompas.id, 2025). Buktinya di Jakarta pun sudah ada lewat WFH Jumat dan kelonggaran antar anak sekolah (ANTARA News Megapolitan, 2026; iNews, 2026). Yang perlu diubah adalah praktik flexi yang mentok di pukul 09.00 dan langsung berujung potongan tukin menjadi skema pukul 10.00 yang disetujui atasan, diawasi Inspektorat, dan tetap penuh jam kerjanya. Riset global juga sejalan: ketika pemimpin mendukung, ibu bekerja lebih mungkin memakai fleksibilitas yang dibutuhkan dan bertahan dalam kariernya (Ewen, 2026). Kuncinya satu: fleksibel di jam masuk, tegas di target kinerja.