Wacana Gaji ASN yang Akan Disalurkan Lewat Koperasi? Apa yang Perlu Kamu Tahu.

Pendahuluan

Soal gaji itu menyangkut dapur ASN, jadi wajar kalau wacana ini bikin obrolan di kantor langsung ramai (iNews, 2026). Menteri Koperasi mengusulkan agar koperasi menjadi unit layanan untuk menyalurkan gaji PNS dan pensiun, dan ide tersebut disebut sedang dibahas bersama Menteri Keuangan (Kompas.com, 2026a). Pemerintah belum mengambil keputusan resmi, dan Kemenkop menegaskan bahwa koperasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran bank maupun BPD (CNBC Indonesia, 2026). Kemendagri bahkan menyebut skema ini hanya salah satu opsi, bukan kewajiban mutlak (Kompas.com, 2026b). Konteksnya, Kopdes Merah Putih sudah dibangun sekitar 29 ribu unit dari target 35 ribu (Fauzi, 2026). Carousel ini membandingkan wacana tersebut dengan praktik di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, Jepang, Filipina, Brasil, dan Ghana (Berk et al., 2022; Soares, 2025; Utusan Malaysia, 2024).

Pembahasan: Kasus di Media Nasional, Kronologi Singkat

Kasusnya bergulir cepat di media nasional sepanjang Oktober 2026. Menkop menyebut koperasi akan menjadi unit layanan pembayaran gaji PNS dan pensiun, tetapi belum menjelaskan desain pembayarannya (Kompas.com, 2026a). Pada 14 Oktober, ia menyebut anggarannya sudah ada dan mulai diajukan ke Kementerian Keuangan, tanpa merinci mekanisme maupun waktu realisasinya (Fauzi, 2026). Sebelumnya, ia sempat memastikan rencana itu akan direalisasikan pada tahun ini (Kompas.com, 2026b). Di sisi lain, Kemenkop mengklarifikasi bahwa belum ada keputusan resmi (CNBC Indonesia, 2026). Gagasan ini juga disebut sebagai bagian dari materi RUU Perkoperasian yang sedang dibahas di DPR (CNBC Indonesia, 2026). Wamendagri Bima Arya menilai pengalihan ini bukan perkara sederhana karena penyaluran gaji melalui Himbara dan BPD selama ini tidak mengalami kendala (iNews, 2026).

Pembahasan: Kritik dan Risiko dari Netijen serta DPR

Kritik terhadap pengalihan gaji PNS melalui koperasi berfokus pada tiga persoalan utama, yaitu rantai pembayaran, pengelolaan likuiditas, dan dampaknya terhadap bank daerah. Mekanisme penyaluran gaji melalui rekening koperasi dinilai berpotensi memperpanjang proses pembayaran, meningkatkan risiko keterlambatan atau pemotongan gaji, serta membuka peluang penggunaan dana gaji sebagai sumber likuiditas usaha koperasi, padahal dana tersebut merupakan hak pegawai yang harus segera dibayarkan (Kompas.com, 2026a; JawaPos.com, 2026). Selain itu, pengalihan transaksi penggajian dikhawatirkan mengurangi dana murah (Current Account Saving Account/CASA) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD), sehingga muncul usulan agar koperasi bekerja sama dengan BPD tanpa mengambil alih seluruh mekanisme penggajian (Tirto.id, 2026; Kumparan, 2026). Sejumlah pihak juga mempertanyakan urgensi kebijakan, nilai tambah koperasi sebagai saluran pembayaran baru, serta kesiapan kelembagaan dan operasionalnya, mengingat sistem penggajian melalui perbankan selama ini telah didukung oleh infrastruktur dan pengawasan yang memadai (Okebajo.com, 2026; iNews, 2026). Di sisi lain, kebijakan tersebut perlu memperhatikan prinsip keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela agar PNS tidak dijadikan pasar yang terikat (captive market) dan gaji pegawai tidak dimanfaatkan untuk menopang bisnis koperasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian menyeluruh mengenai manfaat, kesiapan pelaksanaan, perlindungan hak pegawai, serta pihak yang memperoleh manfaat dan menanggung risiko dari kebijakan tersebut.

Pembahasan: Praktik di Amerika Serikat dan Inggris

Di Amerika Serikat dan Inggris, koperasi keuangan (credit union) memang masuk ke urusan gaji, tetapi lewat potongan sukarela, bukan dengan memegang gaji. Hukum Negara Bagian Washington membolehkan pejabat pembayar gaji memotong gaji pegawai untuk disetor ke credit union atas permintaan tertulis pegawai (Washington State Legislature, 2013). Syaratnya, minimal 25 pegawai di satu instansi atau 100 pegawai lintas instansi, memilih credit union yang sama (Washington State Legislature, 2013). Di Inggris, proyek dua tahun bersama Leeds City Council, NHS York, dan Leeds Credit Union menyimpulkan bahwa tabungan melalui potongan gaji efektif dalam membangun kebiasaan menabung pada pekerja berpenghasilan menengah ke bawah (Financial Inclusion Centre, 2021). Hasilnya, 70% anggota skema potongan gaji menabung setiap bulan, dibandingkan dengan 52% pegawai yang bukan anggota credit union (ABCUL, 2024). Eksperimen pendaftaran otomatis di sebuah perusahaan Inggris juga meningkatkan partisipasi tabungan sekitar 50 poin persentase, dengan persetujuan pegawai dan hak opt-out, yaitu hak untuk menolak, keluar, atau tidak mengizinkan pengumpulan, penggunaan, pemrosesan, atau pembagian informasi pribadi, data, maupun keikutsertaan mereka (seperti dalam daftar pemasaran) oleh suatu organisasi atau layanan (Berk et al., 2022).

Pembahasan: Praktik di Malaysia, Jepang, dan Filipina

Di Malaysia, ANGKASA mengelola bayaran balik pinjaman sekitar 800 ribu penjawat awam (sebutan PNS Malaysia) senilai sekitar RM1,2 miliar per bulan, tetapi kode potongan gaji hanya boleh diberikan oleh Jabatan Akauntan Negara (Utusan Malaysia, 2024). Akar skemanya sudah ada sejak 1981, ketika pemerintah menunjuk Biro Perkhidmatan ANGKASA untuk mengurus potongan gaji bagi investasi pegawai (ANM, 1981). Batas potongan gaji maksimum di sana ditetapkan sebesar 60% dari gaji bulanan. Di Jepang, pegawai pemerintah ikut asosiasi bantuan timbal balik (kyosai kumiai) yang preminya dipotong otomatis dari gaji setiap bulan (Mulki, 2022), dan asosiasi seperti MEXT menyediakan asuransi, pinjaman, dan tabungan bagi anggotanya (University of Tokyo, 1958). Di Filipina, perjanjian 1987 antara Pemda Cebu dan koperasi kredit mengharuskan pegawai peminjam mengambil gaji dari koperasi, bukan dari bendahara pengelola gaji (Philippine Daily Inquirer, 2013). Perjanjian itu kemudian dikaji ulang dan diusulkan sistem payroll terkomputerisasi yang menyetor langsung ke rekening ATM pegawai (Philippine Daily Inquirer, 2013).

Pembahasan: Sisi Lain Potongan Gaji, Pelajaran dari Brasil dan Ghana

Potongan gaji otomatis juga memiliki sisi gelap yang perlu diperhatikan. Di Brasil, kredit dipotong langsung dari gaji sehingga risiko gagal bayar lebih kecil dan bunganya bisa lebih rendah (Domingos, 2025). Di Universitas Brasília, sekitar 40% pegawai aktif dan pensiunan memiliki cicilan yang dipotong langsung dari gaji, dan rata-rata nilai kontrak naik 54,1% pada 2017 sampai 2024, sementara daya beli turun sekitar 18% (Soares, 2025). Tenaga kependidikan menanggung beban terberat, dengan tingkat utang dan komitmen pendapatan lebih dari dua kali lipat dosen (Soares, 2025). Kajian Domingos (2025) menyimpulkan bahwa potongan otomatis memberi rasa aman semu dan mengulas survei yang menemukan bahwa 83% peminjam tidak tahu bunga yang mereka bayar (Domingos, 2025). Di Ghana, bank-bank mengancam akan menghentikan pinjaman bagi pegawai sektor publik karena cicilan yang dipotong dari gaji tidak sampai ke bank (GhanaWeb, 2026). Pelajarannya, jalur potongan bisa efektif asalkan ada batas, transparansi, dan pengawasan (Domingos, 2025; Soares, 2025).

Saran Untuk Instansi

Jelaskan terlebih dahulu masalah yang ingin diselesaikan dan nilai tambahnya bagi ASN sebelum jalur gaji diubah (Okebajo.com, 2026). Jadikan koperasi sebagai opsi sukarela tanpa kewajiban keanggotaan (Media Kompeten, 2026). Perkuat dulu kapasitas usaha, tata kelola, dan manfaat ekonomi koperasi bagi anggotanya, alih-alih bersandar pada gaji pegawai, serta libatkan BPD agar ekosistem bank daerah tidak goyah (Kumparan, 2026). Pastikan dana gaji tidak digunakan untuk likuiditas usaha koperasi, dan jangan sampai ASN serta pensiunan menanggung akibat sengketa antarlembaga (JawaPos.com, 2026). Pasang plafon potongan dan sistem potongan terpusat agar utang pegawai terpantau, seperti batas 60% di Malaysia dan plafon 45% di Brasil (Sinar Harian, 2024; Soares, 2025; Utusan Malaysia, 2024).

Saran Untuk Individu

Ikuti informasi resmi karena belum ada keputusan final (CNBC Indonesia, 2026), cek slip gaji dan hitung total potongan gaji yang dipotong otomatis dari sistem atau ketentuan pengelola gaji (Soares, 2025), Sebagai pekerja, ASN juga berhak menuntut transparansi dan dasar kebijakan sebelum hak atas penghasilannya disentuh (Sharing ASN, 2026).