Ketika ASN Berkualifikasi Mumpuni Menyuarakan Kondisi Ketidakadilan di Tempat Kerja, Tapi Dibalas dengan "Resign aja, Banyak yang Mau Gantiin, Kok!”

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak ASN yang mulai terbuka menyuarakan ketidakadilan di tempat kerja. Sayangnya, suara-suara kritis ini seringkali dibungkam dengan komentar sinis seperti, “Resign aja, banyak yang mau gantiin kok.” Padahal, kritik yang disuarakan adalah kritik soal sistem yang tujuannya didengar agar bisa memperbaiki sistem kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan profesional.

Sayangnya, respons seperti itu hanya menutup peluang untuk perbaikan, dan bukannya menyelesaikan masalah yang ada. Ketika perubahan dianggap sulit atau merepotkan, justru solusinya disarankan untuk keluar dari sistem, bukan memperbaikinya. Padahal, perbaikan dan dialog terbuka penting untuk reformasi birokrasi yang lebih efektif. Mengabaikan masalah hanya akan memperburuk budaya kerja, dan menghalangi kesempatan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di pemerintahan.

Tanpa Disuruh Resign, PNS Resign juga Makin Banyak,

Penelitian Moon et al., (2024) mengungkapkan bahwa pengunduran diri secara sukarela pegawai negeri di Korea Selatan telah meningkat dari tahun 2016 s.d. 2022 yang menyebabkan meningkatnya dampak biaya. Lebih lanjut, penelitian tersebut juga mengatakan bahwa tingkat turnover yang tinggi di organisasi publik menyoroti pentingnya strategi manajemen yang efektif untuk mengurangi niat keluar karyawan. Tingginya tingkat turnover bisa menyebabkan kehilangan tenaga terampil, menurunnya moral organisasi, dan beban biaya rekrutmen. Data kuantitatif pegawai negeri (ASN) yang resign di Indonesia sulit didapat pada sumber terbuka, namun masih segar juga di ingatan kita, BKN pernah merilis data sebanyak 1.967 CPNS angkatan 2024 mengundurkan diri karena masalah kondisi kerja seperti alasan lokasi penempatan yang jauh dari domisili, ketidaksesuaian gaji, dan masalah izin keluarga.

Lingkungan Kerja Tidak Adil, Membuat Orang Ingin Resign

Masih menurut penelitian Moon et al., (2024), ketidakadilan di tempat kerja memang meningkatkan intensi pegawai sektor publik untuk resign dari tempat kerjanya. Pertama, ketika individu merasa bahwa penghargaan yang mereka terima tidak sebanding dengan kontribusi mereka, persepsi terhadap keadilan distributif di tempat kerja menjadi rendah. Kedua dalam aspek keadilan prosedural yaitu pegawai yang merasa dapat menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang jelas dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih bertahan dalam organisasi mereka. Terakhir, keadilan interaksional berhubungan dengan bagaimana pegawai diperlakukan oleh atasan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pegawai yang menerima umpan balik yang jujur dan dihargai akan merasa lebih terikat secara psikologis untuk tetap bertahan dalam organisasi.

Apakah Resign Adalah Solusi?

Resign sering kali dianggap sebagai solusi bagi karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Namun, meskipun pengunduran diri tampak sebagai cara cepat untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan, penelitian menunjukkan bahwa hal ini sering kali tidak menyelesaikan masalah secara mendalam. Persepsi ketidakadilan dalam organisasi, seperti ketidakadilan upah atau kebijakan yang tidak adil, dapat meningkatkan niat karyawan untuk keluar (turnover intention) termasuk di sektor publik (Moon et al., 2024) Meskipun resign mungkin memberikan solusi sementara bagi individu, ini tidak mengatasi akar permasalahan struktural yang ada di dalam organisasi. Bahkan, mengabaikan isu ketidakadilan dapat menutupi masalah yang lebih besar, dan hanya mengubah individu tanpa memperbaiki sistem secara keseluruhan.

Jadi kalo masalahnya struktural, jangan dikasih solusi personal yee, pegawai baru juga bakal menyuarakan hal sama dan tentunya permasalahan resign di sektor publik akan membuat kehilangan talenta unggul. Kata Moon et al (2024) ini mah, bukan opini.

Dampak Pengunduran Diri pada Organisasi dan Layanan Publik

Di Indonesia, dampak dari pengunduran diri pegawai negeri sipil terutama di posisi-posisi penting dan layanan garda terdepan bisa sangat besar! Kita berbicara tentang hilangnya keterampilan dan memori institusional yang berharga, banyak kendala layanan, dan biaya yang sangat besar untuk perekrutan, pelatihan ulang, dan kurva pembelajaran yang merepotkan. Menurut para ahli, pergantian pegawai ini bukan hanya tentang bermain kursi musik dengan karyawan; hal ini dapat berdampak nyata pada semangat organisasi, terutama ketika menimpa kelompok tertentu atau berubah menjadi "pergantian kolektif" yang melemahkan sistem kerja (Hom et al., 2017).

Di sektor layanan publik di Indonesia, tanda bahaya terbesar muncul di area di mana keterampilan sangat dibutuhkan (misalnya dokter spesialis di rumah sakit pemerintah, auditor, ahli pengadaan, dan talenta digital). Ambil contoh kasus dokter spesialis di RSUD Pemkab Natuna pada tahun 2025 lalu, niat pengunduran diri mereka membuat semua orang khawatir karena mengancam kemampuan rumah sakit untuk menawarkan layanan spesialis. Dampak ini akan berpengaruh pada waktu tunggu layanan yang lebih lama, penurunan kualitas layanan, dan beban biaya sosial bagi masyarakat, membuat orang-orang hanya bisa menunggu dan menghadapi potensi penundaan perawatan.

Saran Untuk Institusi.

• Meningkatkan Keadilan dan Transparansi Proses Pengambilan Keputusan: Institusi harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan promosi, distribusi tugas, dan kompensasi, dilakukan secara adil dan transparan. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang jelas akan meningkatkan rasa keterikatan dan mengurangi niat untuk resign.

• Menanggapi Keluhan dengan Solusi Sistemik: Alih-alih menyarankan resign, institusi harus mendengarkan dan merespons keluhan terkait kondisi kerja dengan mencari solusi yang bersifat struktural. Hal ini akan mendorong perbaikan yang lebih berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan produktif.

• Mengutamakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Lebih Profesional: Untuk meminimalkan tingkat turnover, institusi perlu mengadopsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis pada kebijakan yang lebih adil, mengembangkan sistem penghargaan yang sesuai dengan kontribusi, dan mengurangi ketidakpastian dalam aspek pekerjaan, seperti penempatan lokasi dan gaji yang tidak sesuai.

Saran Untuk Individu ASN

• Menggunakan Saluran yang Tepat untuk Menyuarakan Ketidakadilan: Sebagai ASN, penting untuk tidak ragu dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi, namun lakukanlah dengan cara yang konstruktif dan melalui saluran yang tepat. Menyampaikan kritik secara terbuka dan berbasis pada fakta dapat memberikan dampak positif terhadap perubahan yang lebih baik.

• Mengembangkan Kepemimpinan yang Inklusif: ASN sebaiknya berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dengan menghargai keberagaman dan mendorong kolaborasi yang sehat. Kepemimpinan yang inklusif dapat meningkatkan kepercayaan, rasa aman, dan keterikatan yang lebih kuat terhadap organisasi.

• Berfokus pada Solusi Jangka Panjang: Jika menghadapi masalah di tempat kerja, cobalah untuk mencari solusi yang bersifat sistemik daripada memilih pengunduran diri sebagai jalan keluar. Berpartisipasi dalam perbaikan dan reformasi yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan berkeadilan.